+86-21-58386256

Implikasi Perubahan Kebijakan Undang-Undang No. 3 Tahun ...

Mar 27, 2021· RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara resmi disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 12 Mei 2020 3. Pembahasan RUU Minerba merupakan kelanjutan atau …

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ...

Jan 12, 2009· Undang-undang (UU) NO. 4, LN. 2009/ No. 4, TLN NO. 4959, LL SETNEG : 59 HLM. Undang-undang (UU) TENTANG Pertambangan Mineral dan Batubara. ABSTRAK: bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam ...

Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan …

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945. Concept of the Form of a Mineral . and Coal Mining Company in the Perspective of Basic Laws 1945. Arif Firmansyah. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung . Jl. Taman Sari No. …

KEPASTIAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG MINERBA

pertambangan mineral dan batubara.2 Namun setelah UU Minerba diberlakukan, banyak ketentuan-1 Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 2 Pasal 3 huruf f Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

peraturan

perubahan atas undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

Penegakan Hukum Ketentuan Pidana Pasal 158 Undang-Undang ...

Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan di gunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Salah satunya yaitu mengenai kegiatan penambangan, kegiatan penambangan ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Setiap usaha pertambangan bahan galian strategis dan …

RUU Minerba Sah Jadi Undang-Undang, Terselip Pasal yang ...

May 13, 2020· Meski dihujani kritik, DPR RI akhirnya tetap menyetujui Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang. RUU ini merupakan perubahan atas UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral dan Batu Bara. Sebelumnya, RUU Minerba batal disahkan pada ...

DPR Sahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara ...

May 13, 2020· JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) menjadi undang-undang. "Puji syukur jika akhirnya RUU ini bisa disahkan," ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna, kemarin. Sebanyak delapan fraksi menyepakati revisi UU Minerba sebagai undang ...

Deretan Pasal Kontroversi UU Minerba - Nasional Tempo.co

May 13, 2020· TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Mineral dan Batu Bara menjadi Undang-undang dalam rapat paripurna Selasa, 12 Mei 2020.Padahal, koalisi masyarakat bolak-balik mengkritik revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 ini karena memuat banyak pasal bermasalah.

Evaluasi Sepuluh Tahun Undang-Undang Pertambangan Mineral ...

Oct 09, 2019· JAKARTA (09/10) – Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM menyelenggarakan kegiatan Evaluasi 10 Tahun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan tersebut mengundang beberapa stakeholder pertambangan mineral dan batubara seperti akademisi, mahasiswa, perhimpunan, serta perusahaan.

IND-ENG-UU 4 of 2009 Pertambangan Mineral, Batubara …

b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; d. that on the grounds as intended by point (a), point (b), and point (c), it is necessary to make a Law concerning Mineral and Coal Mining; PENJELASAN UMUM GENERAL ELUCIDATION Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3)

(PDF) KAJIAN PENGARUH UNDANG-UNDANG MINERAL DAN …

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan hukum yang diharapkan dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Pemerintah menginginkan negara menjadi mitra bisnis perusahaan pertambangan yang bersifat superior, dengan cara peningkatan nilai tambah.

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 …

Kata kunci: otonomi daerah, surat edaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mineral dan batubara ABSTRACT Granting of regional autonomy in the Indonesia government history has been amended several times. The changes were heavily influenced by national circumstances and developments abroad in order to accelerate equitable welfare of

Masuk Omnibus Law, Bagaimana Nasib Revisi UU Minerba?

Pemerintah dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk meneruskan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ...

(PDF) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 …

Apr 09, 2009· UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Nayni Isnah. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper.

Undang-Undang Minerba; Siapa Diuntungkan? | Vinus.id

May 19, 2020· Rancangan undang-undang (RUU) ini merujuk pada UU sebelumnya, yaitu UU Minerba No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di mana kontrak pertambangan para perusahaan konglomerat ini akan berakhir dalam waktu dekat ini: Ada yang akan berakhir bulan November 2020, 2021, 2023 dan juga sampai 2025.

UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 ...

Jun 29, 2020· Undang-Undang ini dikenal dengan UU Minerba. UU 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang ...

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan ...

May 17, 2020· Sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1)BAB II Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)BAB III Penguasaan Mineral dan Batubara (Pasal 4 – Pasal 5)BAB IV Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 6 – Pasal 8)BAB V Wilayah Pertambangan (Pasal 9 – Pasal…

DPR Sahkan RUU Minerba Resmi Menjadi Undang-Undang ...

May 12, 2020· Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atas Revisi Perubahan UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi UU.. Dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei 2020, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pembentukan UU tersebut dapat disahkan.

(PDF) Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batubara ...

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Buku Pertambangan Mineral Dan Batubara (terbaru 2010 ...

Buku Pertambangan Mineral Dan Batubara (terbaru 2010) karya Tim Redaksi. 0. Masuk. User Name Password Lupa Password ; Daftar Anggota Baru ; Login dengan media sosial ... Hukum dan Undang-undang. Undang-undang. Pertambangan Mineral dan Batubara (Terbaru 2010) Pertambangan Mineral dan Batubara (Terbaru 2010) Rp 26.500. Hemat Rp 3.975. Rp 22.525 ...

DISKUSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG …

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA 24 APRIL 2020. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral @KementerianESDM @kesdm KementerianESDM Contact Center ESDM 136 OUTLINE I KRONOLOGIS PENYUSUNAN RUU MINERBA 3 II URGENSI RUU MINERBA 5

Undang-Undang – Balai Diklat Tambang Bawah Tanah

1. UU NO. 4 TAHUN 2009. TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. 2. UU NO. 32 TAHUN 2009. TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 …

Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan terakhir yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan secara liar dirumuskan di dalam BAB XXIII Pasal 158 sampai Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik ...

BAB 2 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN …

lebih spesifik tentang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lahirnya Undang-Undang ini disebabkan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya materi muatannya bersifat sentralistik dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PERTAMBANGAN …

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi ...

TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbaiig : a. Merigingat 1. 2. bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemumian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Bedah Undang-Undang Mineral dan Batubara: BAB V Wilayah ...

Nov 12, 2019· Wilayah pertambangan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR RI. Dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab. Juga dengan memperhatikan pendapat instansi terkait, masyarakat, aspirasi daerah dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya serta berwawasan lingkungan. …

SALINAN - ESDM

UNDANG-UNDANG REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2OO9 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. b. c. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan …

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN …

Pertambangan Mineral dan ;-Undang Nomor 12 Tahun 5-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Nomor 2043);-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ndang Nomor 19 Tahun 2004 tenta-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia,-undang Nomor Batubara kan kewenangan untuk dan batuan; agar lebih berdayaguna ...

Sentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha oleh Pemerintah ...

Rancangan Undang – Undang (RUU) mineral dan batubara mineral dan batubara ini bermaksud untuk memangkas birokrasi yang berbelit – belit dan bermaksud untuk menyelesaikan persoalan hiper-regulasi yang terjadi di Indonesia.RUU mineral dan batubara yang mengatur sentralisasi perizinan dimana perizinan mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat bertentangan dengan prinsip Lex Superior …

UNDANG - Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Bedah Undang-Undang Minerba: BAB II Asas dan Tujuan

Nov 12, 2019· Mengenai Asas dan Tujuan terdapat dalam pasal 2 dan 3. Pasal 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan: Manfaat, dalam setiap kegiatan usaha pertambangan hendaknya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Keadilan, memberikan keadilan bagi setiap pihak.